APBN & APBD

APBN & APBD

I. Pengertian APBN
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Landasan Hukum
a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

III. Tujuan APBN
1. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas
2. meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah
3. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal
4. memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja
5. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan

IV. Fungsi APBN
1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilitas

V. Proses Penyusunan APBN
1. Tahap Pendahuluan
• mempersiapkan rancangan APBN
• mengadakan rapat komisi
• Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.
2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN
• pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.
• membahas RAPBN
• Hasil berupa UU APBN
• membahas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
• Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN
3. Tahap pengawasan APBN
• Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional
• pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN)

VI. Pengertian APBD
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

VII. Landasan Hukum
a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah

VIII. Tujuan APBD
1. membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah
2. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan
3. memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja
4. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas

IX. Fungsi APBD
1. Fungsi otorisasi
2. Fungsi perencanaan
• merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
• merencanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
• mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
•menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
3.Fungsi pengawasan
Dengan APBD dapat dihindari adanya overspending, underspanding,dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas
4. Fungsi alokasi
APBD memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah
5. Fungsi distribusi
APBD didistribusikan kembali kepada masyarakat.

Posted on May 27, 2013, in Pembelajaran. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: